BCA adalah contoh bank yang efisien. Tujuannya jelas: menghasilkan keuntungan lewat pelayanan prima, pengelolaan risiko yang cermat, dan teknologi yang terus diperbarui. Di dunia bisnis, kalau kinerja buruk, ya tamat.

Sebaliknya, banyak BUMN justru jadi alat politik. Posisi direksi dan komisaris sering diisi oleh orang-orang titipan, entah dari tim sukses atau pejabat pensiun. Fokusnya terbagi: cari untung, jalankan tugas menteri, dan akomodasi kepentingan politik. Akibatnya? Kinerja sering tersendat oleh birokrasi dan konflik kepentingan.

BCA pernah diambil alih pemerintah saat krisis 1998, lalu dijual kembali ke swasta pada 2002. Kenapa? Karena negara terbukti tidak gesit dalam mengelola bisnis. Pemerintah seharusnya mengatur lewat regulasi, bukan mengoperasikan mesin ATM yang harus aktif 24 jam.

Narasi “milik negara” sering kali hanya berarti “milik penguasa”. Rakyat tidak punya suara dalam rapat pemegang saham, apalagi bisa mengganti direksi. Faktanya, BCA sudah berkontribusi ke negara lewat pajak—tanpa harus dinasionalisasi.

Kalau tujuannya agar keuntungan BCA masuk ke kas negara, pajak sudah cukup. Kalau tujuannya agar bank BUMN bisa bersaing, solusinya bukan merebut BCA, tapi memperkuat bank pelat merah agar lebih inovatif dan efisien.

Mengambil alih BCA justru bisa membuatnya terjebak dalam birokrasi dan politik. Alih-alih memperkuat perbankan nasional, kita malah berisiko menambah daftar BUMN besar yang lamban dan akhirnya diselamatkan dengan uang rakyat.

Masalahnya bukan siapa pemilik BCA, tapi anggapan bahwa pemerintah selalu bertindak demi rakyat. Padahal, pemerintah adalah kumpulan individu dengan agenda masing-masing.

Menyerahkan bank paling efisien ke tangan politik bukan nasionalisme. Itu seperti melakukan operasi otak pada ekonomi kita—dan risikonya terlalu besar.