Surat dakwaan memang menyebutkan nama Budi Arie Setiadi sebagai salah satu pihak yang direncanakan akan menerima alokasi dana sogokan. Namun, hal itu hanyalah bagian dari narasi internal para terdakwa yang menyusun rencana, bukan hasil tindakan faktual yang dilakukan oleh Budi Arie.

Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak menyatakan bahwa Budi Arie mengetahui atau menyetujui rencana tersebut. Tidak ada bukti transaksi, komunikasi, atau keterlibatan langsung yang ditunjukkan dalam sidang. Hal ini harus menjadi perhatian utama publik agar tidak terjebak pada persepsi yang menyesatkan.

Saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie dikenal dengan komitmennya yang kuat dalam memerangi praktik perjudian online. Ia mendorong pemblokiran ribuan situs judi dan memperkuat sistem pelaporan konten ilegal bersama tim siber pemerintah.

Langkah-langkah konkret ini menunjukkan bahwa Budi Arie berada di posisi yang justru berseberangan dengan kepentingan para pelaku judi online. Maka tuduhan atau asumsi keterlibatan adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan rekam jejak kebijakan yang telah ia terapkan.

Framing jahat sering kali disusun dari data yang tidak utuh, dipadukan dengan insinuasi yang menggiring opini masyarakat. Hal ini adalah taktik lama yang digunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang tanpa harus menunjukkan bukti atau fakta yang jelas.

Dalam konteks kasus ini, potongan dakwaan dijadikan alat untuk membentuk persepsi negatif terhadap Budi Arie. Padahal, framing semacam itu sangat merusak proses demokrasi dan keadilan, apalagi jika dilakukan oleh media atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tersembunyi.

Pengadilan adalah tempat di mana kebenaran diuji dan dibuktikan, bukan melalui opini media atau tekanan publik yang tidak berdasar. Persidangan kasus ini terbuka untuk umum dan dapat dipantau oleh masyarakat, termasuk isi dakwaan dan kesaksian yang disampaikan.

Kita tidak boleh menggiring opini publik untuk mempercayai sesuatu yang belum terbukti. Biarkan pengadilan bekerja dengan adil dan objektif, tanpa diganggu oleh narasi liar yang dibangun atas dasar asumsi, bukan fakta.

Dalam era digital yang penuh dengan informasi instan, masyarakat harus cerdas memilah mana informasi yang sahih dan mana yang bersifat provokatif. Menyebarkan narasi tanpa dasar bisa mencemari proses hukum dan merugikan individu yang tidak bersalah.

Sudah seharusnya semua elemen masyarakat menghargai asas praduga tak bersalah. Jika kita ingin menegakkan hukum, maka kebenaran harus didasarkan pada bukti, bukan prasangka. Itulah dasar dari sistem keadilan yang sehat dalam demokrasi.

Komandan Grup Reaksi Cepat (GRC) DPP PROJO, PM. Karl Sibarani, menyatakan sikap tegas terhadap berbagai upaya framing jahat yang ditujukan kepada Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi. Ia menegaskan bahwa seluruh komponen masyarakat harus bersatu untuk melawan hoaks, disinformasi, dan provokasi yang merusak tatanan hukum.

Karl juga meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk menghentikan upaya pembunuhan karakter melalui opini menyesatkan. Ia menyerukan pentingnya menjaga solidaritas dan integritas sosial dengan tetap berpegang pada fakta, bukan framing yang tidak bertanggung jawab. Seruan ini menjadi pengingat bahwa peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keadilan tetap berjalan di relnya.

Mari jaga akal sehat dan ruang publik kita dari disinformasi. Fakta adalah dasar keadilan, bukan opini liar. Hentikan upaya framing jahat terhadap Budi Arie Setiadi dan siapapun yang sedang menjalani proses hukum tanpa bukti keterlibatan. Demokrasi yang sehat hanya bisa berdiri tegak di atas kebenaran dan integritas.